Manajemen PT Pertamina (Persero) tidak menampik terdapatnya riak-riak gelombang penolakan pada perubahan besar-besaran struktur organisasi dan manajemen yang baru saja dikerjakan oleh pemegang saham atau pemerintah pada Pertamina.

Koeshartanto, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina, menyebutkan transformasi memang bukan barang baru bagi semua elemen yang tersedia di Pertamina dengan menggunakan Flow Meter SHM. Transformasi yang baru saja dikerjakan menjadi yang terbesar yang dulu dikerjakan perseroan.

Dia membuktikan bakal konsisten menjalin komunikasi bersama para pekerja yang hingga kini tetap diliputi rasa risau bakal masa depannya.

“Perubahan sesuatu menimbulkan ketidakpastian, tidak nyaman. Kami pastikan intensitas komunikasi bersama semua elemen konsisten dilakukan. Proses ini memakan waktu, perlu pemahaman,” kata Koeshartanto di dalam sebuah acara yang digelar tidak benar satu radio swasta Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Koes, apa yang sedang dikerjakan oleh manajemen saat ini adalah untuk capai target Pertamina sehingga sanggup turut beradu menjadi international player yang paling tidak memiliki modal. US$100 miliar. “Kami perlu mendobelkan bisnis ini. Caranya tidak sanggup bersama yang biasa, kalaupun udah dirangkai agenda panjang sejak 2016, kita di pipeline untuk mewujudkan itu,” ujar dia.

Gejolak memang berjalan di sebagian anak perusahaan Pertamina yang memprotes skema atau konsep holding yang saat ini dianut cuma cara untuk memprivatisasi unit bisnis. Subholding di dalam dua tahun mendatang dimungkinkan beralih menjadi entitas bisnis yang masing-masing bergerak melacak keuntungan. Ini juga yang udah diamanatkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mugiyanto, Ketua Umum (Ketum) SP Mathilda Kalimantan, menyebutkan anak perusahaan di bawah subholding nantinya perlu memberi tambahan dividen dan pajak ke pemerintah cocok ketentuan yang diatur pemerintah. Anak perusahaan bakal memperkuat permodalan bersama menjual saham perdana ke bursa. Hal itu bakal berdampak ke status para pekerja.

“Meskipun tersedia ketetapan di PKB, tidak barangkali semua pekerja di Pertamina statusnya sebagai penugasan ke anak perusahaan. Sudah dipastikan pekerja bakal diipaksa beralih menjadi pekerja organik bersama pemberian pesangon terlbh dulu,” ungkap Mugiyanto.

Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) juga menentang pembentukan subholding dikarenakan diakui cara itu sanggup mengancam kedaulatan energi, di mana Pertamina diamputasi lewat konsep IPO sesudah subholding dibentuk.

“Hak-hak di dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang udah ditandatangani kedua belah pihak antara FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) dan Pertamina dilanggar dan digugurkan secara sepihak,” kata Tri Wahyudi Ketua Umum SP-PBB.

Serikat Pekerja Pertamina EP (SPPEP) juga turut menyuarakan pendapatnya yang menampik konsep privatisasi subholding.

Tata Musthafa, Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina EP (SPPEP), membuktikan SPPEP menunjang cara yang dikerjakan Serikat Pekerja di lingkugan Pertamina di dalam upaya menampik konsep sistematis privatisasi unit-unit bisnis Pertamina. Apalagi privatisasi tersebut dikerjakan bersama pelepasan aset negara bersama pembentukan holding dan subholding dan juga pelepasan aset negara lewat skema IPO.

“Langah ini perlu dlakukan untuk merawat kedaulatan energi negeri dan upaya penyelamatan Pertamina untuk kepentingan rakyat cocok amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Tata.

Rencana restrukurisasi bersama pelepasan aset negara lewat skema IPO upstream subholding merupakan upaya privatisasi. Hal tersebut tidak tepat dikarenakan sanggup berpotensi pada berkurangnya pemasukan negara berasal dari sektor migas.

“Ditambah lagi, Petamina EP merupakan pengelola dan aset-aset operasional yang bersatus barang punya negara di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan negara Kementerian Keuangan,” ujar Tata.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, sebelumnya menyebutkan tiap-tiap ketentuan perubahan fundamental tidak bakal sanggup menggembirakan semua pihak. Dia menegaskan bakal konsisten lakukan sosialisasi perubahan ini kepada semua pekerja Pertamina.

“Perubahan tentu memicu kita nampak berasal dari zona kenyamanan. Saya menyaksikan itu sesautu yang wajar. Diawal-awalnya tersedia penolakan. Tapi kita benerkan. Kita komunikasi layaknya orang tua dan anak. Bahwa ini tidak tersedia kepentingan pribadi dan kelompok. Apalagi restrukturiasi turunan berasal dari pemerintah.

By toha