Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) merupakan salah satu langkah alternatif yang diambil oleh pemerintah, untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang memadai di Indonesia. Dalam praktiknya, project development facility (PDF) punya peran yang penting pada skema kerjasama tersebut. Seperti apa ? Yuk simak terus.

Fasilitas PDF

Pemerintah berkomitmen secara nyata dalam mendukung kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Buktinya, fasilitas PDF dihadirkan melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dimana fasilitas ini dibiayai sepenuhnya dari APBN dan pembiayaannya bersifat belanja.

Direktorat PDPPI (Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur) yang ada di bawah DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), merupakan pihak yang nantinya melaksanakan fasilitas PDF tersebut. Fasilitas PDF ini juga dapat ditugaskan kepada BUMN apabila dipandang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha, fasilitas PDF ini memiliki dua lingkup yakni penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Penyiapan proyek menghasilkan output berupa  kajian prastudi kelayakan, termasuk dokumen legal, perizinan, dan dokumen pendukung lain.

Sementara kegiatan utama dari pendampingan transaksi adalah mendampingi dalam proses transaksi, sampai perolehan pembiayaan tercapai. Output dari lingkup ini adalah beberapa dokumen legal yang sudah ditandatangani. Dimana kedua lingkup ini termasuk bagian dari proses proyek KPBU.

PDF Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko

Skema KPBU salah satunya yaitu transfer risiko, dan PDF punya peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko atas value tersebut. Perlu diketahui kembali bahwa skema KPBU ini merupakan kontrak jangka panjang dalam penyediaan aset publik yang dilakukan antara pemerintah dan swasta. Dimana swasta yang akan bertanggung jawab dan menanggung risiko dengan memperoleh kompensasi berdasarkan kinerja.

Dalam kontrak jangka panjang tersebut, pemerintah bisa mentransfer risiko tertentu kepada pihak swasta. Yang mana pembagian risiko tertuang di dalam perjanjian KPBU. Dan atas risiko yang ditransfer ini, pihak swasta akan mendapat kompensasi misalnya dalam bentuk pengembalian investasi.

Adapun risiko yang dapat ditransfer oleh pemerintah diantaranya yaitu risiko meningkatnya biaya konstruksi, keterlambatan jadwal konstruksi, kesalahan desain, risiko teknologi, dan risiko uji operasi. Sementara risiko seperti kegagalan penetapan awal tarif, terlambat memperoleh persetujuan, dan lain lain tetap menjadi tanggungjawab pemerintah.

Fasilitas PDF di sini punya peran penting untuk memastikan faktor faktor risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah dapat teridentifikasi dengan baik. Sehingga alokasinya pun tepat, dan pemerintah bisa menghindari kewajiban keuangan yang mungkin terjadi akibat dari risiko yang menjadi tanggung jawabnya dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Fasilitas PDF dihadirkan oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur yang ditangani layak untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. PT SMI sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Anda bisa mengakses ptsmi.co.id untuk mengetahui mengenai produk pengembangan proyek ini lebih lanjut.