12/04/2021

Simpan Disini

Simpan Disini

Ironi Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia

3 min read

Dalam mewujudkan obyek pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, barang siapa boleh terlibat. Tidak melulu bergantung pemerintah, pihak swasta pun boleh.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, aspek pertama dan yang paling mendasar adalah soal akses, yaitu meyakinkan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan. Pintu-pintu perguruan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi swasta, wajib terbuka kepada seluruh warga Negara.

Hak warga negara untuk mendapat pendidikan, sebagaimana dimandatkan Konstitusi, tidak boleh tercegat oleh diskriminasi dan perlakuan khusus, bahkan sebab aspek biaya. Begitu termasuk di dalam mengakses pendidikan tinggi.

Dalam konteks itu, kehadiran perguruan tinggi swasta diinginkan dapat memperlebar pintu akses pendidikan tinggi di Indonesia. Logikanya, makin lama banyak perguruan tinggi, maka daya tampungnya termasuk makin lama banyak. Dengan begitu, makin lama banyak pula orang yang terserap oleh perguruan tinggi.

Tetapi knowledge justru menyajikan fakta lain. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih rendah, yaitu 31,75 % pada 2017. Lebih rendah dari negara tetangga, layaknya Malaysia dan Singapura.

Ironisnya, APK yang rendah itu tidak sepadan bersama dengan banyaknya Perguruan Tinggi di Indonesia, yang capai 4550 unit pada tahun yang sama. Dan dari 4612 perguruan tinggi di Indonesia, sebanyak 4198 atau 91 % diantaranya adalah perguruan tinggi swasta.

Yang lebih ironis lagi, meskipun jumlah perguran tinggi swasta capai 91 persen, tetapi daya tampungnya cuma 63 % dari keseluruhan mahasiswa di Indonesia. Bandingkan bersama dengan perguruan tinggi negeri, yang jumlahnya cuma 9 % dari keseluruhan perguruan tinggi di Indonesia, daya tampungnya 37 persen.
Jika dirata-rata, daya tampung perguruan tinggi swasta cuma 721 orang mahasiswa per perguruan tinggi. Sedangkan daya tampung perguruan tinggi negeri capai 4.858 orang mahasiswa per perguruan tinggi. Kalau sejumlah kampus swasta besar dapat menampung ribuan hingga puluhan ribu orang mahasiswa, berarti ada banyak kampus swasta yang jumlah mahasiswanya tidak lebih dari 100-an orang. Bahkan kemungkinan ada kampus swasta yang tinggal papan nama.

Bandingkan bersama dengan Cina. Pada 2014, negeri tirai bambu ini miliki 2.800 perguruan tinggi. Namun, di tahun yang sama, Cina miliki 37 juta mahasiswa. Artinya, bersama dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, dapat dihitung daya tampung perguruan tinggi di Cina: jika dirata-rata berkisar 12.857 orang mahasiswa.

Lantas, di mana letak masalahnya? Kenapa jumlah PTS yang sebegitu banyak tidak penting menaikan APK pendidikan tinggi di Indonesia?

Di sini nampak serentetan persoalan. Pertama, izin pendirian PTS tidak begitu ketat. Akibatnya, banyak PTS berdiri tanpa memenuhi syarat: jumlah program studi, jumlah dosen, dukungan lahan, dan sarana prasarana. Buktinya, layaknya tahun 2017 lalu, ada 140 PTS yang ditutup oleh Kemenristekdikti sebab terbukti abal-abal.

Kedua, meskipun jumlah PTS bertebaran, tetapi ongkos pendidikannya terbilang mahal. Sebab, PTS sesungguhnya mengandalkan pembiayaan pendidikan dan operasionalnya dari kontribusi mahasiswa. Hal ini yang mencegat warga negara, terutama yang berpendapatan rendah, dapat mengakses PTS yang ada.

Selain itu, penyebarannya pun tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa. Bayangkan, dari 4198 PTS di Indonesia, sebanyak 1883 atau 44 % diantaranya berada di pulau Jawa.

Ketiga, bukan rahasia lagi, bahwa perguruan tinggi di Indonesia dijadikan lahan bisnis, jadi dari bermacam pungutan ke mahasiswa hingga jual-beli ijazah. Akibatnya, demi mengejar untung, banyak PTS berdiri meskipun tidak memenuhi standar layak.

Dan ini bukan isapan jempol. Tahun 2017 lalu, Kemeristekdikti mengancam bakal mencabut izin 1000-an kampus yang tidak layak operasi.

Nah, buntut dari bermacam persoalan di atas adalah kualitas pendidikan tinggi yang memprihatinkan.

Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyebutkan, dari 4500-an perguruan tinggi di Indonesia, cuma 1.131 perguruan tinggi yang terakreditasi. Sebanyak 50 perguruan tinggi mempunyai akreditasi A, 345 perguruan tinggi terakreditasi B, 736 perguruan berakreditasi C. Ironisnya, sebanyak 3.340 perguruan tinggi belum terakreditasi.

Sementara itu, dari 26.672 program studi, baru 2.512 program belajar yang miliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 9.922, dan akreditasi C sebanyak 7.280. Ada lebih kurang 5.000-an program belajar tidak terakreditasi.

Mau tidak mau, bersama dengan bermacam persoalan di atas, PTS wajib dibenahi. Syarat pendirian dan dukungan izin PTS wajib diperketat, yang disertai bersama dengan evaluasi reguler pada perkembangan PTS tersebut.

Ide merger PTS termasuk masuk akal, terutama PTS-PTS yang masih satu atap yayasan. Sementara yang tidak memenuhi syarat standar sarana akademik, dari jumlah Prodi, dosen, mahasiswa, sarana prasana (kantor, area kuliah, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dll), sebaiknya dicabut izinnya

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.